Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Peran dan Kapabilitas Female Peacekeepers Guna Mewujudkan Gender Mainstreaming

Abstract

Empati profesional menawarkan solusi untuk memahami kebutuhan dasar dalam sebuah konflik, dimana sebagian korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran dan kapabilitas penjaga perdamaian perempuan untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana permasalahan yang ada digambarkan melalui pemahaman mendalam dan dikembangkan berdasarkan sudut pandang para informan yang merupakan para pejabat yang terkait langsung dengan pembangunan kapabilitas peacekeepers Indonesia, dari semua tataran kewenangan, dimana peneliti sebagai instrumen manusia. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa peningkatan kapabilitas penjaga perdamaian perempuan saat ini masih sangat terbatas karena kurangnya perspektif gender di antara para pemangku kepentingan dan penjaga perdamaian itu sendiri. Indonesia belum memenuhi target untuk mempercepat peningkatan partisipasi penjaga perdamaian perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang ditetapkan dalam Strategi Paritas Gender Seragam PBB 2018-2028. Selain itu payung hukum, anggaran, material dan sumber daya manusia merupakan beberapa masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tulisan ini menggunakan teori strategi Arthur F Lykke Jr, sebagai pisau analisis yang terdiri dari tiga aspek; yaitu ends, means dan ways untuk menemukan beberapa rekomendasi dari permasalahan yang ditemukan tersebut. Makalah ini menyimpulkan bahwa kolaborasi diperlukan dalam semua aspek peningkatan kemampuan, termasuk standar kemampuan sumber daya manusia dan satuan, kepemimpinan, jaringan, material, serta sarana dan prasarana. Selain itu, aspek regulasi dan anggaran yang ditetapkan Pemerintah DPR sangat penting dalam upaya pengembangan kemampuan secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu menerapkan dan mengembangkan UNPCRS sebagai sistem PBB saat ini untuk menyediakan unit[1]unit PBB yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam peningkatan kemampuan Pasukan Penjaga Perdamaian perempuan Indonesia.