Implementasi Kebijakan Program 100-0-100 di Jakarta Guna Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional (Kajian dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan)

  • Benedicta Felicia Andries Universitas Pancasila
  • Ririt Yuniar Universitas Pancasila
Keywords: Kondisi Sosial Masyarakat, Komunikasi Pembangunan, Implementasi Kebijakan

Abstract

Masyarakat Indonesia mengalami kondisi kehidupan yang terus berubah supaya dapat tetap bertahan ditengah arus pembangunan dunia. Dibutuhkan ketahanan sosial masyarakat untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk program 100-0-100 dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, permukiman layak, dan sanitasi layak. Program 100-0-100 ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap mendapatkan kehidupan sosial yang layak berdasarkan UUD 1945. Kesejahteraan sosial masyarakat menjadi hal yang penting untuk dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat sehingga dapat mewujudkan terpenuhinya pembangunan di negara Indonesia. Urgensi penelitian ini adalah ditemukannya kesenjangan antara program kebijakan dengan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses komunikasi yang dilakukan pemerintah setempat kepada masyarakat yang masih belum dapat berjalan dengan baik. Gangguan komunikasi yang terjadi membuat terhambatnya pelaksanaan program 100-0-100 terutama bagi masyarakat di Kampung Kesepatan, Cilincing, Jakarta Utara. Maka dari itu, diperlukan komunikasi pembangunan yang jelas dan terarah dari pemerintah kepada masyarakat melalui sosialisasi guna mempermudah pelaksanaan program 100-0-100 agar dapat tercipta ketahanan sosial masyarakat.

Published
2021-06-30
How to Cite
Benedicta Felicia Andries, & Ririt Yuniar. (2021). Implementasi Kebijakan Program 100-0-100 di Jakarta Guna Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional (Kajian dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan). Jurnal Lemhannas RI, 9(2), 48-72. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i2.391
Section
Articles