(untitled) (Jurnal Lemhannas RI, 2022)
Negara Indonesia mengakui persamaan kedudukan seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum termasuk masyarakat yang menjadi warga binaan dari lembaga pemasyarakatan. Orang yang menjadi binaan lembaga pemasyarakatan rentan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas dari lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual menjadi objek perlindungan dan bantuan yang perlu diberikan kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh dasar permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana pemberian bantuan hukum kepada warga binaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada warga binaan dengan memperhatikan hak asasi manusia yang menjadi hak dasar dari warga binaan. Bantuan hukum kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu advokat secara pro bono baik perorangan maupun melalui lembaga bantuan hukum (LBH). Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan adalah bantuan hukum secara non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (di dalam pengadilan). Bantuan hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia; sebagai perwujudan terhadap peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.