(untitled) (Jurnal Lemhannas RI, 2021)
Pasca reformasi kehidupan bangsa indonesia menghadapi tantangan merebaknya politik identitas yang mengedepankan golongan atau symbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Apabila hal ini dibiarkan akan mengganggu ketahanan nasional dan kualitas demokrasi di indonesia. Fenomena ini perlu dicari solusinya, agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian strategik jangka panjang tentang pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di indonesia. Kajian ini menggunakan metode analisis kritis/deskriptif yang dilakukan melalui proses Focus Group Discussion (FGD), berbagai sumber kepustakaan (studi literatur) dan Round Table Discussion (RTD). Kemunculan politik identitas mencerminkan belum tercapainya transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Demokrasi masih bersifat “eksklusif” dan “transaksional”, belum “transformasional". Belum mengakarnya ideologi Partai Politik di masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki preferensi pasti dalam memilih, sehingga partai politik saat ini selain menggunakan praktek money politics untuk mendulang suara, dan juga menggunakan populisme simbol identitas berbasis “agama” dan “non-agama”. Praktek Politik Identitas secara negatif berpengaruh pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita demokrasi. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan edukasi politik agar tercipta masyarakat yang rasional dan mampu berpartisipasi sesuai koridor demokrasi yang ada di Indonesia.